6. Faktor Yang Menyebabkan Dijalankannya Sistem Pemerintahan Yang Bersifat Parlementer Adalah

Sistem pemerintahan parlementer adalah salah satu bentuk sistem pemerintahan yang banyak diterapkan di berbagai negara di dunia. Dalam sistem ini, eksekutif (pemerintah) bertanggung jawab kepada legislatif (parlemen) dan diangkat dari anggota parlemen atau partai politik yang memiliki mayoritas di parlemen. Ada beberapa faktor yang menyebabkan dijalankannya sistem pemerintahan yang bersifat parlementer, antara lain:

1. Prinsip Keberagaman Politik: Sistem pemerintahan parlementer cocok untuk negara-negara dengan keberagaman politik yang tinggi. Dalam sistem ini, partai politik berperan penting dalam pembentukan dan pengambilan keputusan pemerintahan, sehingga dapat mewakili berbagai kepentingan politik yang ada di masyarakat.

2. Kendali Legislatif: Dalam sistem parlementer, parlemen memiliki peran yang kuat dalam mengontrol pemerintah. Pemerintah harus mempertanggungjawabkan kebijakan-kebijakan yang diambil kepada parlemen, yang merupakan representasi langsung dari rakyat. Ini memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan politik.

3. Responsif Terhadap Perubahan: Sistem parlementer lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan politik dan sosial. Karena pemerintah harus mempertahankan dukungan mayoritas di parlemen, mereka harus mampu menyesuaikan kebijakan mereka dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Pergantian pemerintahan juga dapat dilakukan dengan lebih cepat dan mudah jika kepercayaan parlemen terhadap pemerintah terganggu.

4. Pengembangan Keahlian: Sistem parlementer memberikan kesempatan bagi anggota parlemen untuk mendapatkan pengalaman dan keahlian dalam pengambilan keputusan politik. Mereka terlibat dalam debat, legislasi, dan pemantauan kebijakan pemerintah secara langsung, yang dapat mengembangkan kemampuan mereka dalam hal kepemimpinan politik dan pengelolaan negara.

5. Kestabilan Pemerintahan: Sistem parlementer cenderung lebih stabil karena pemerintahan didukung oleh mayoritas parlemen. Jika terjadi perubahan dalam mayoritas parlemen, pemerintah dapat digantikan melalui pemilihan umum atau pengunduran diri. Ini menghindari kemungkinan krisis politik yang sering terjadi dalam sistem pemerintahan presidensial.

6. Sinergi Antara Eksekutif dan Legislatif: Sistem parlementer memungkinkan adanya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan. Karena pemerintah berasal dari parlemen, kolaborasi dan kerjasama antara kedua lembaga dapat lebih mudah tercapai, memungkinkan proses pembentukan kebijakan yang lebih efisien dan efektif.

Namun, perlu dicatat bahwa sistem pemerintahan parlementer juga memiliki kelemahan dan tantangan tersendiri. Tergantung pada konteks politik dan kebutuhan masyarakat, negara dapat memilih sistem pemerintahan yang sesuai untuk mencapai tujuan yang diinginkan.